YOGYAKARTA — Sebanyak 297 guru asal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang telah menuntaskan pendidikan Magister (S2) Pendidikan Inklusi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) resmi dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutim.
Penyerahan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pendidikan para tenaga pendidik yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui kerja sama antara Pemkab Kutim dan UNY.
Prosesi berlangsung di Gedung Dakir Lantai 3 Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNY, Sabtu (22/8/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Anggota DPRD Kutim Akbar Tanjung, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono.
Dekan FIP UNY, Prof. Nurtanto Agus Purwanto, menyerahkan secara langsung para lulusan kepada Bupati Kutim. Ia mengapresiasi kepercayaan Pemkab Kutim kepada UNY dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk mendidik sumber daya manusia di Kutai Timur,” ujar Nurtanto.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD Kutim dan Dinas Pendidikan yang turut mengawal pelaksanaan kerja sama.
Ia berharap ilmu yang diperoleh para guru selama menempuh pendidikan di UNY dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kutim.
“Semoga ilmu yang diperoleh para lulusan di UNY ini dapat digunakan untuk memajukan pendidikan di Kutim sesuai dengan visi Kutim Sejahtera untuk Semua,” katanya.
Nurtanto juga berpesan agar para lulusan tidak berhenti pada pencapaian akademik. Mereka diminta menjaga nama baik almamater sekaligus membawa manfaat bagi lingkungan pendidikan tempat mereka mengabdi.
“Jaga nama baik almamater Universitas Negeri Yogyakarta dan nama baik daerah Kabupaten Kutim. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh tidak hanya untuk pribadi, tetapi bisa mengangkat harkat dan martabat pendidikan Kutai Timur,” tuturnya.
UNY, lanjutnya, juga membuka peluang bagi para lulusan maupun tenaga pendidik Kutim yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami siap menerima studi lanjut ke S3 maupun program studi lain melalui 8 prodi S2, 8 prodi S1, dan 5 prodi S3 yang kami miliki,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyambut positif selesainya program tersebut. Ia menilai kehadiran ratusan guru dengan kompetensi pendidikan inklusi menjadi modal penting bagi Kutim dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih merata.
Ardiansyah menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kemampuan akademiknya.
“Tidak ada anak yang lahir bodoh atau tidak baik. Setiap anak yang lahir ke dunia adalah seorang ‘juara’, dan menjadi tugas kita bersama melalui pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami kondisi mereka secara mendalam,” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, kebutuhan terhadap tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusi semakin penting karena fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kutim masih terbatas dan lebih banyak terkonsentrasi di ibu kota kabupaten.
Dengan adanya guru-guru yang memiliki kompetensi khusus di bidang pendidikan inklusi, sekolah umum di berbagai kecamatan diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih ramah dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kutim memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Selain pendidikan gratis, pemerintah daerah menjalankan program beasiswa berjenjang serta Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ardiansyah berharap para guru yang telah menyelesaikan pendidikan magister tersebut dapat kembali ke satuan pendidikan masing-masing dan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memperkuat layanan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Kutim.
Dengan demikian, keberhasilan 297 guru meraih gelar magister tidak berhenti sebagai pencapaian akademik, tetapi menjadi bagian dari investasi pemerintah daerah untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
