SANGATTA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur mencatat pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala BPS Kutai Timur, Widiantono, menjelaskan bahwa perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif.
Menurut Widiantono, secara keseluruhan ekonomi Kutai Timur pada 2025 masih mencatat pertumbuhan sekitar 1,05 persen. Namun angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2024 yang mencapai 9,82 persen.
“Secara agregat ekonomi Kutai Timur masih tumbuh, tetapi memang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utamanya karena sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif sekitar minus 0,99 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap struktur ekonomi Kutai Timur, yakni sekitar 70 persen dari total perekonomian daerah. Karena kontribusinya dominan, penurunan kecil pada sektor tersebut langsung memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Walaupun penurunannya tidak sampai satu persen, tetapi karena share sektor pertambangan sangat besar, dampaknya cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, sejumlah sektor lain justru menunjukkan kinerja positif sepanjang 2025. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi antara lain industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta jasa lainnya.
BPS mencatat industri pengolahan tumbuh sekitar 19 persen, sedangkan sektor penyediaan makan dan minum juga meningkat cukup tinggi seiring bertambahnya usaha kuliner dan UMKM di Kutai Timur.
“Kalau kita lihat sektor non-pertambangan, justru pertumbuhannya cukup kuat. Bahkan jika dipisahkan, sektor non-pertambangan bisa tumbuh sekitar 11 persen,” ujarnya.
Widiantono menilai pertumbuhan sektor non-pertambangan tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang, seperti munculnya berbagai usaha kuliner, jasa, dan sektor perdagangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak perlambatan ekonomi terhadap kondisi sosial seperti pengangguran atau kemiskinan belum dapat dipastikan saat ini. Hal tersebut baru bisa terlihat setelah BPS melakukan survei resmi.
Untuk tingkat pengangguran, BPS menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap Agustus. Sementara data kemiskinan diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret.
“Kita memang bisa melihat fenomena di lapangan, tetapi secara statistik harus menunggu hasil survei resmi. Nanti dari data itu baru bisa dilihat apakah ada pengaruh terhadap pengangguran atau kemiskinan,” jelasnya.
Selain itu, BPS juga memantau perkembangan harga melalui dua indikator, yakni inflasi/deflasi bulanan dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan. Inflasi dan deflasi hanya dihitung di beberapa kota di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda, sedangkan daerah lain menggunakan indikator IPH.
Data IPH sendiri dihimpun dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang mengumpulkan harga sekitar 20 komoditas penting melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“IPH ini dirilis setiap minggu untuk melihat perubahan harga komoditas penting di daerah,” tambahnya.
BPS menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kutai Timur melambat pada 2025, aktivitas ekonomi di sektor non-pertambangan masih menunjukkan tren positif dan menjadi potensi penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi daerah ke depan.
