SANGATTA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kutai Timur resmi dicanangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi berbasis data. Momentum yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur itu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang menilai keberhasilan sensus bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur, Sulisman, usai menghadiri kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Kutai Timur bertajuk “Sinergi Penguatan Ekonomi Indonesia”, Selasa (30/6/2026).
Menurut Sulisman, data yang dikumpulkan melalui sensus bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Karena itu, ia berharap para pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar sesuai kondisi di lapangan.
“Data yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan bagi BPS, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil. Semakin akurat datanya, semakin tepat pula arah pembangunan yang dapat dirancang,” ujarnya.
Ia menuturkan, sektor ketenagakerjaan juga akan merasakan manfaat dari tersedianya data ekonomi yang komprehensif. Melalui pemetaan aktivitas usaha yang lebih akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi sekaligus melihat peluang lahirnya usaha-usaha baru.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur.
“Kalau peluang usaha semakin terbuka, tentu akan muncul pengusaha-pengusaha baru. Dampaknya akan dirasakan pada bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat,” katanya.
Sulisman juga menilai hasil sensus dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Meski penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki mekanisme tersendiri melalui tim pengupahan, data ekonomi tetap menjadi salah satu indikator yang dapat memperkuat proses pengambilan keputusan.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas BPS serta memberikan informasi secara jujur dan terbuka. Menurutnya, kualitas data sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi responden.
“Jangan ada data yang ditutupi. Berikan informasi sesuai kondisi sebenarnya sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan ekonomi di Kutai Timur. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi penanda dimulainya rangkaian pendataan aktivitas ekonomi yang akan dilaksanakan BPS di seluruh wilayah Indonesia. Melalui tema “Sinergi Penguatan Ekonomi Indonesia”, kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat menjadi pijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun pembangunan daerah yang lebih terarah.
