SANGATTA — Di tengah luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur, tugas penyuluh keluarga berencana (KB) tak selalu mudah. Keterbatasan tenaga membuat satu penyuluh harus menjangkau beberapa desa sekaligus. Dalam kondisi tertentu, satu orang bahkan menangani hingga enam desa.
Kepala Bidang Penyuluhan DPPKB Kutai Timur, Yunie, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memberikan edukasi dan pelayanan program KB kepada masyarakat secara merata.
“Kita dari dulu mau satu desa satu penyuluh, cuma karena susah untuk merekrut tenaga penyuluh,” kata Yunie.
Menurutnya, jumlah penyuluh yang tersedia saat ini belum sepenuhnya ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah desa yang harus dijangkau. Dalam satu kecamatan, jumlah penyuluh umumnya berkisar satu hingga tiga orang. Akibatnya, terdapat penyuluh yang harus mendampingi lebih dari lima desa.
“Ada juga yang satu dengan desa lebih dari lima, misalnya enam desa itu satu orang saja. Jadi belum merata,” ujarnya.
Yunie menjelaskan, persoalan tersebut bukan semata berkaitan dengan jumlah tenaga, tetapi juga kondisi geografis Kutai Timur. Jarak antardesa yang cukup jauh membuat mobilitas penyuluh menjadi tantangan tersendiri.
DPPKB Kutim saat ini memiliki penyuluh yang ditugaskan melalui BKKBN serta tenaga pendamping lokal yang direkrut oleh pemerintah daerah. Penambahan tenaga pendamping diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan penyuluhan hingga ke desa-desa.
Bagi DPPKB, keberadaan penyuluh di tingkat desa penting karena mereka menjadi ujung tombak edukasi keluarga berencana sekaligus membantu memperoleh data dari lapangan. Pemerataan tenaga diharapkan membuat masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kecamatan tetap memperoleh informasi dan pendampingan program KB secara optimal. (ADV/Kominfo/Kutim)
