SANGATTA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kini menjadi ujung tombak lahirnya program pemberdayaan perempuan di Kutai Timur (Kutim). Melalui forum inilah aspirasi masyarakat, terutama kaum perempuan di desa, diterjemahkan menjadi pelatihan dan kegiatan ekonomi produktif yang benar-benar sesuai kebutuhan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menerapkan sistem bottom-up dalam merancang program pemberdayaan. Pendekatan ini memastikan setiap kegiatan dirancang bukan dari atas ke bawah, melainkan dari usulan warga yang paling memahami kondisi lapangan.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menegaskan pihaknya tidak ingin program berjalan sekadar formalitas. “Kami tidak memaksakan jenis pelatihan tertentu. Semua berdasarkan usulan langsung dari masyarakat. Jadi program yang berjalan itu betul-betul sesuai kebutuhan dan minat warga,” ujarnya.
Pendekatan ini membuat setiap desa memiliki program yang unik. Misalnya, pelatihan tata rias tingkat dasar di Desa Karangan dan pelatihan pembuatan sabun serta sampo di desa lain. Dengan begitu, peserta bisa belajar sesuai potensi dan minat masing-masing, sehingga peluang keberlanjutan usaha lebih besar.
Selain menggandeng masyarakat, DP3A Kutim juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dalam menumbuhkan wirausaha perempuan di daerah.
Meski demikian, Idham menyayangkan masih sedikitnya usulan pemberdayaan dibandingkan pembangunan fisik dalam Musrenbang. Kondisi ini membuat porsi anggaran untuk kegiatan ekonomi perempuan belum optimal. “Kalau usulannya banyak, tentu anggaran yang masuk ke kami juga meningkat. Tapi kami tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengusulkan,” tambahnya. (ADV)
