SANGATTA – Anak-anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah, tanpa harus melalui perantara. Langkah ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi aktif anak dalam pembangunan daerah.
Kepala DPPPA Kutai Timur, Idham Cholid, menekankan hak anak untuk bersuara adalah hak dasar yang wajib dijamin. “Anak-anak bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang harus terlibat dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hak anak mencakup pendidikan, kesehatan, akses terhadap pembangunan, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melibatkan anak-anak dalam setiap tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Melalui mekanisme ini, anak-anak dapat langsung menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada para pemangku kebijakan.
“Seharusnya anak-anak diikutsertakan dalam musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten, agar mereka bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada pemerintah,” jelas Idham.
Ia menekankan, mekanisme partisipasi langsung ini penting untuk menghapus jarak antara anak-anak dengan para pengambil keputusan, sehingga aspirasi mereka tidak terdistorsi dan dapat menjadi pertimbangan nyata dalam perencanaan anggaran maupun program pemerintah.
“Biar tidak lewat perantara, biar mereka bisa juga langsung menyampaikan pendapatnya dari kepala desa, pak camat, sampai bupati,” pungkas Idham.
Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak, sekaligus menjadi langkah strategis menuju Kutim sebagai Kabupaten Layak Anak, daerah yang tidak hanya memenuhi hak dasar anak, tetapi juga menghargai suara dan pandangan generasi mudanya. (ADV)
