Sangatta – Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pembangunan bukan sekadar angka ekonomi. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, kesejahteraan masyarakat harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. “Kalau investasi hanya menambah ekonomi tapi merusak alam, dampaknya akan dirasakan anak cucu kita,” ujarnya.
Pemerintah daerah menekankan, setiap pembangunan dan investasi yang masuk ke Kutim harus memperhatikan aspek ekologis agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di masa depan. “Cara kita memastikan investasi ekologis tetap berjalan yaitu dengan memperhatikan regulasinya,” tambah Ardiansyah.
Regulasi menjadi landasan penting dalam menjaga investasi tetap ramah lingkungan. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan investasi, baik di sektor pertambangan, perkebunan, maupun infrastruktur, berada dalam koridor hukum dan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat ekologis bagi generasi mendatang.
Ardiansyah mencontohkan regulasi di sektor perkebunan kelapa sawit, di mana setiap pelaku usaha wajib menyediakan 20 persen lahan untuk konservasi. “Regulasi ini yang penting kita jaga,” tegasnya.
Lahan konservasi berfungsi sebagai ruang hijau alami yang menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi karbon, dan menstabilkan tata air di sekitar kawasan industri.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dinas teknis di tingkat provinsi. Sinergi ini memastikan setiap izin yang diterbitkan tetap berpedoman pada regulasi konservasi dan tidak merusak ekosistem lokal.
Ardiansyah menekankan, Kutim memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun harus dikelola bijak. “Pembangunan harus kita arahkan seimbang. Kalau investasi berjalan baik tapi lingkungan rusak, manfaatnya tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Kutim diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan pemerintah pusat. (ADV)
