JAKARTA – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, resmi menerima draf revisi sekaligus naskah akademik perubahan Undang-Undang 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Dokumen tersebut diserahkan oleh tim Badan Keahlian DPR yang dipimpin Bayu Dwi Anggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 September 2025.
Menurut Willy, perbaikan regulasi menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi dunia perbukuan nasional kian memprihatinkan. Ia menilai, buku tidak hanya sekadar kumpulan tulisan, tetapi penanda penting dari perjalanan kebudayaan bangsa.
“Buku adalah ruang bagi gagasan dan ilmu pengetahuan untuk hidup. Sayangnya, perhatian negara terhadapnya semakin menurun. Jika dibiarkan, literasi bangsa akan makin tertinggal,” ujar legislator asal Jawa Timur XI itu, Kamis (11/9/2025).
Willy menyoroti dua persoalan utama: pertama, masalah kultural berupa merosotnya minat baca dan beralihnya perhatian generasi muda dari buku. Kedua, problem struktural yang berasal dari regulasi yang bias pada buku ajar serta faktor harga kertas dan beban pajak yang membuat buku relatif mahal.
“Pajak pertambahan nilai pada buku seharusnya dihapus. Tidak masuk akal jika bangsa ini ingin mencerdaskan rakyatnya, tetapi akses terhadap buku dibuat sulit dan mahal,” ucapnya.
Ia juga menyinggung kondisi toko buku dan perpustakaan yang kian meredup. Toko buku di banyak kota tidak lagi ramai, bahkan sebagian berada di lokasi yang sempit dan tidak representatif. Sementara itu, fasilitas perpustakaan sebagian besar hanya tersedia dengan kondisi layak di kota-kota besar.
Karena itu, revisi UU Sistem Perbukuan diharapkan menjadi momentum untuk membangun kembali ekosistem perbukuan yang sehat, mendukung pertumbuhan literasi, sekaligus membuka ruang luas bagi karya pengetahuan di luar buku ajar.
“Buku adalah fondasi peradaban. Jika perbukuan kita tidak dibenahi, pengetahuan bangsa juga rapuh. Saya berharap revisi ini bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025,” tegas Willy.
