SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan program “Cap Jempol Stop Stunting” sebagai cara jemput bola untuk memastikan intervensi pencegahan stunting tepat sasaran. Tim DPPKB akan berkoordinasi dengan sedikitnya 10 Perangkat Daerah (PD) untuk menindaklanjuti kebutuhan keluarga berisiko stunting tersebut.
“Tim kami tidak menunggu. Kami akan jemput bola ke PD-PD terkait untuk membedah data, memastikan program intervensi tepat sasaran, dan setiap dinas memiliki peran sesuai rekomendasi hasil verifikasi,” kata Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi dalam paparannya di Aula DPPKB Kutim belum lama ini.
Menurut Junaidi, 10 Perangkat Daerah itu termasuk PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan BAZNAS. Selain itu, pihaknya juga mengajak media untuk berperan aktif dalam mengawal validitas data di lapangan.
“Kalau teman-teman media menemukan data yang kami sajikan tidak sesuai di lapangan, silakan cek langsung ke RT dan berikan masukan kepada petugas PLKB dan TPK. Karena kalau data tidak akurat, maka perencanaan pembangunan pun akan salah arah,” tegasnya.
Junaidi mengatakan hasil verifikasi data ini akan menjadi dasar bagi rapat lintas PD yang rencananya dipimpin oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pertemuan itu akan membahas lebih lanjut bentuk intervensi dan pembiayaan program berdasarkan data keluarga berisiko.
Ia menambahkan, Kecamatan Sangatta Utara menjadi fokus pembahasan karena memiliki jumlah keluarga berstatus berisiko stunting terbesar di antara seluruh kecamatan di Kutim.
“Kami sengaja mengambil lokus Sangatta Utara karena data menunjukkan angka keluarga berisiko stunting tertinggi berada di sini. Hasil verifikasi dan validasi terakhir nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh tim teknis,” ujarnya.
(ADV/ProkopimKutim/D)
