Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini semakin serius melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Langkah ini menjadi fokus utama demi memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kutim.
Mahyunadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi semangat pembangunan, tetapi justru mengarahkan anggaran ke sektor yang lebih produktif dan strategis. Menurutnya, pengeluaran yang bersifat seremonial atau euforia kegiatan perlu dikurangi agar dana publik bisa digunakan secara lebih bijak.
“Makanya ke depan apalagi kita ditambah dengan efisiensi anggaran, ya kita kurang – kurangin euforia,” ujar Mahyunadi.
Ia menilai bahwa pengendalian anggaran menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan efisiensi yang tepat sasaran, pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Mahyunadi menjelaskan bahwa arah pembangunan Kutai Timur harus sejalan dengan kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mampu memperkuat daya saing ekonomi dan membuka peluang investasi di berbagai sektor.
“Kita lebih banyak membangun infrastruktur yang selaras dengan pemerintah Indonesia, yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, diharapkan bisa mencapai 8 persen,” tegasnya.
Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan akses jalan yang baik, jaringan listrik yang memadai, dan penyediaan air bersih yang merata, aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai kecamatan bisa meningkat secara signifikan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan menunjang sektor lain seperti industri, pertanian, dan pariwisata yang menjadi potensi unggulan Kutai Timur. Mahyunadi berharap, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, Kutim bisa menjadi salah satu daerah penopang utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan nasional.
“Kalau infrastruktur dasar sudah kuat, otomatis sektor lain seperti industri, pertanian, dan pariwisata juga ikut bergerak,” tambahnya.
Mahyunadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung kebijakan efisiensi dan pembangunan berkelanjutan. Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. (ADV)
