SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memproyeksikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2026 sebesar Rp0 dalam rancangan perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian struktur anggaran untuk memastikan pembiayaan defisit dapat ditutup hingga akhir tahun anggaran.
Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Idham Cholid, menjelaskan, rancangan perubahan APBD disusun berdasarkan perkembangan pelaksanaan anggaran, perubahan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp6,408 triliun, meningkat dibandingkan anggaran sebelumnya sekitar Rp5,764 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp6,427 triliun.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp19,42 miliar. Defisit kemudian ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan dialokasikan sekitar Rp44,42 miliar, yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp25 miliar.
Idham menegaskan, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi juga diarahkan untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan hingga akhir tahun.
“Melalui perubahan APBD ini, pemerintah daerah berupaya memastikan agar alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan terarah dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, kemampuan keuangan daerah, serta waktu pelaksanaan yang tersedia sampai dengan akhir tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Raperda Perubahan APBD 2026 sendiri merupakan tindak lanjut kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Pemkab bersama DPRD Kutim pada 25 September 2026. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk memperoleh persetujuan. (ADV/Kominfo/Kutim)
