SANGATTA – Pemerintah Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada 2026. Meski Dana Desa (DD) turun dari sekitar Rp1,9 miliar pada 2025 menjadi Rp373 juta tahun ini, operasional Posyandu dan transportasi kader masih mendapat pembiayaan.
Sekretaris Desa Swarga Bara, Rulliyanti, mengatakan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah desa. Menurut dia, keberadaan Posyandu berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di tingkat lingkungan.
“Kalau fokusnya untuk kesehatan seperti Posyandu, karena kami merasa bahwa kader Posyandu ataupun Posyandu itu adalah ujung tombak daripada pelayanan kesehatan di bawah,” kata Rulliyanti.
Saat ini, Swarga Bara memiliki 10 Posyandu. Pembiayaan operasional serta transportasi kader tetap disiapkan agar kegiatan pelayanan dapat berjalan. Namun, besaran anggaran tidak lagi sama seperti tahun sebelumnya karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan desa.
Rulliyanti menjelaskan, penurunan Dana Desa pada 2026 berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Perubahan tersebut membuat pemerintah desa perlu menyesuaikan alokasi pembiayaan terhadap sejumlah kegiatan dan kebutuhan kelembagaan.
“Dana Desa tahun kemarin 2025 itu Rp1,9 miliar sekian. Cuman memang karena 2026 ini memang dari pemerintah pusat ada pengurangan efisiensi anggaran, jadi hanya menerima Rp373 juta,” jelasnya.
Selain Posyandu, dukungan anggaran untuk lembaga Desa Siaga juga tetap diberikan. Kendati demikian, nominal pembiayaannya disesuaikan dengan ketersediaan dana. “Jadi hanya menyesuaikan anggaran saja,” tuturnya.
Di sisi lain, penggunaan Dana Desa tahun ini juga diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengaturan anggaran.
Dengan keterbatasan dana yang tersedia, Pemdes Swarga Bara tetap mengalokasikan pembiayaan bagi pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya operasional Posyandu dan dukungan transportasi kader. (ADV/Kominfo/Kutim)
