KALIORANG — “Musala ini harus tetap hidup. Kami akan usulkan anggaran perbaikannya agar anak-anak bisa belajar dengan layak,” ujar Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi ketika singgah di Musala Al-Aqsa, bangunan ibadah kecil di tepi jalan poros Kaliorang. Pernyataan itu disampaikan setelah ia tiba-tiba meminta rombongan kendaraan dinasnya berhenti usai kunjungan ke Air Terjun Tangga Bidadari.
Musala Al-Aqsa tampak sederhana. Atap seng, rangka kayu, dinding belum tertutup penuh, dan tidak memiliki fasilitas memadai. Dari bangunan yang seadanya itu, terdengar lantunan bacaan Al-Qur’an anak-anak setempat. Di dalamnya, sejumlah santri duduk berkelompok dipandu tiga ustazah yang selama ini mengajar secara sukarela.
Melihat kondisi tersebut, Mahyunadi memilih mendekat dan berbincang dengan para pengajar. Ia menilai keberadaan musala dan aktivitas belajar mengaji di dalamnya sebagai bagian penting dari pendidikan karakter di tingkat desa.
“Kalau kegiatan seperti ini tetap berjalan, kecintaan anak-anak pada Al-Qur’an akan tumbuh kuat sejak dini. Itu modal sosial masa depan,” ujarnya.
Tak berapa lama usai pertemuan singkat itu dilakukan di tempat, Mahyunadi memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim Roma Malau yang turut mendampingi rombongan. Ia meminta agar para ustazah Musala Al-Aqsa segera didata untuk menerima insentif bulanan sebesar Rp1,5 juta per orang.
Skema insentif tersebut akan dimasukkan dalam program pemberdayaan tenaga kerja keagamaan. Selain itu, seluruh ustazah juga akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selaras dengan program perlindungan bagi pekerja informal yang sebelumnya telah diluncurkan di Kecamatan Kaubun.
“Perlindungan sosial ini penting agar mereka yang mengabdi di desa memiliki kepastian, baik saat mengajar maupun ketika risiko terjadi,” kata Roma Malau saat melakukan pendataan langsung di lokasi.
Kehadiran Wakil Bupati di musala kecil itu mendapat respons positif dari warga sekitar. Mereka menilai perhatian terhadap fasilitas pendidikan keagamaan sering kali terlewatkan apabila tidak ada laporan resmi dari desa. (ADV/ProkopimKutim/D)
