Sangatta — Fraksi Rakyat Kutai Timur menggelar lokakarya tata kelola tambang dan kewajiban reklamasi di Balai Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Selasa (13/10). Kegiatan ini membahas pengelolaan pertambangan, pemulihan lingkungan pascatambang, serta perlindungan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
Lokakarya tersebut diisi dengan pemaparan hasil pemantauan lapangan di sejumlah wilayah, meliputi Rantau Pulung, Bengalon, dan Kaubun. Tim lapangan Fraksi Rakyat Kutai Timur, Junaidi Arifin, menyampaikan sejumlah temuan terkait kondisi lubang tambang, pelaksanaan reklamasi, serta persoalan lahan di wilayah lingkar tambang.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Simpang Perdau, Kecamatan Bengalon. Dalam pemaparannya, Junaidi menyebut terdapat lubang tambang dengan kedalaman puluhan meter yang berada sangat dekat dengan permukiman warga.
“Di Simpang Perdau, Bengalon, masih ditemukan lubang tambang dengan kedalaman puluhan meter yang lokasinya sangat dekat dengan permukiman warga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi,” ujar Junaidi.
Selain pemaparan temuan lapangan, kegiatan juga menghadirkan akademisi Kutim, Randi Muhammad Gumilang, yang membahas tata kelola pertambangan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.Randi menekankan pentingnya perencanaan penutupan tambang sejak awal agar pemulihan lingkungan berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Perencanaan penutupan tambang harus disiapkan sejak awal dengan memperhatikan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga kehilangan sumber penghidupan ketika aktivitas pertambangan berakhir,” jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan perumusan rekomendasi bersama peserta. Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan kewajiban reklamasi dan revegetasi oleh perusahaan, transparansi data perizinan serta jaminan reklamasi, dan perlindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Melalui lokakarya ini, Fraksi Rakyat Kutai Timur mendorong penguatan pengawasan dan keterbukaan informasi dalam tata kelola pertambangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan lingkungan serta memastikan kepentingan masyarakat turut diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pascatambang.
