SANGATTA – Pembenahan data Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sejak 2025, verifikasi langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi pendidikan anak yang sebenarnya.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan, proses validasi menggunakan metode by name by address (BNBA), yakni pendataan berdasarkan nama dan alamat individu. Langkah tersebut melibatkan PKK, kelompok Dasa Wisma, pengurus RT hingga operator desa untuk menelusuri keberadaan serta status pendidikan anak yang masuk dalam daftar ATS.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian cukup besar. Dari data awal yang mencatat lebih dari 13.000 anak tidak sekolah, lebih dari 3.000 anak ternyata masih mengikuti pendidikan.
“Ditemukan lebih 3.000 anak yang secara faktual anak itu sekolah, tapi dicantumkan sebagai anak yang tidak sekolah,” ungkap Mulyono.
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah administrasi Kartu Keluarga (KK) yang belum diperbarui. Akibatnya, status pendidikan anak dalam dokumen kependudukan tidak mencerminkan kondisi terkini, meskipun anak tersebut sudah bersekolah.
“Dulunya dia belum sekolah di KK, tapi karena KK-nya tidak pernah ter-update, sampai umur dia sekolah, KK-nya masih ditulis anak tidak sekolah atau belum sekolah,” jelasnya.
Selain itu, verifikasi lapangan juga menemukan sekitar 4.000 data anak yang keberadaannya tidak berhasil dipastikan saat pengecekan dilakukan. Persoalan ini masih memerlukan penanganan lebih lanjut agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara tepat.
Disdikbud Kutim pun terus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan untuk membahas ketidaksesuaian tersebut.
“Ini yang masih dibicarakan dengan Pusdatin,” pungkas Mulyono.
Melalui verifikasi berjenjang, pembenahan data ATS diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan program pendidikan yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan Masyarakat. (ADV/Kominfo/Kutim)
