SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan pengelolaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan belanja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu tercermin dari proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang ditetapkan nihil.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam rapat paripurna DPRD Kutim dalam agenda penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,408 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,427 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit anggaran yang ditutup melalui pembiayaan, termasuk pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
“Perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, dan kebijakan pembiayaan dengan perkembangan pelaksanaan anggaran,” kata Ardiansyah.
Selain menutup defisit, struktur pembiayaan juga diarahkan agar tidak menyisakan saldo pembiayaan pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, proyeksi SiLPA tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0 atau nihil.
Bupati menegaskan, perubahan anggaran tersebut tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Enam prioritas pembangunan menjadi arah kebijakan, yakni infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, serta ketahanan pangan.
“Sekali lagi, persetujuan bersama ini merupakan awal dari tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Setelah disetujui bersama DPRD, Raperda Perubahan APBD 2026 dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sesuai ketentuan. (ADV/Kominfo/Kutim)
