SANGATTA – Menjaga lingkungan di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bukan pekerjaan yang sederhana. Wilayah yang luas dengan aktivitas usaha yang tersebar membuat pengawasan harus dilakukan hingga ke lapangan. Namun, pada 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada intensitas pengawasan langsung.
Kondisi itu diakui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Kutim, Zainuddin, yang membuat pengawasan lapangan pada awal tahun hingga pertengahan 2026 belum dapat dilakukan secara optimal. Pengawasan langsung baru kembali berjalan pada Agustus.
“Bukan berarti tidak ada anggaran, tapi keterbatasan,” kata Zainuddin.
Katanya, kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, DLH memiliki empat tim pengawas. Satu tim yang ditanganinya dapat mengawasi sekira 22 perusahaan. Jika digabungkan, cakupan pengawasan seluruh tim diperkirakan mencapai 80 hingga 100 perusahaan.
Sementara tahun ini, jumlah tim pengawas berkurang menjadi sekitar tiga tim. Karena keterbatasan tersebut, DLH juga memanfaatkan pengawasan tidak langsung melalui sistem pelaporan perusahaan.
Zainuddin menjelaskan, laporan perusahaan menjadi salah satu bahan evaluasi sebelum petugas melakukan pemeriksaan lapangan. Namun, laporan tersebut tetap perlu dibandingkan dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kalau perusahaan itu jujur, kita bisa melihat dari laporan. Tapi ketidakjujuran perusahaan akan terlihat saat kami turun lapangan,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan, DLH Kutim tetap menangani pengaduan masyarakat dan melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Pengawasan lapangan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan kasus yang memerlukan pemeriksaan langsung.
Bagi DLH, pengawasan bukan hanya soal memastikan kepatuhan perusahaan, tetapi juga menjaga agar aktivitas usaha tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. (ADV/Kominfo/Kutim)
