SANGATTA – Di balik upaya pemerintah memperkuat edukasi keluarga berencana (KB) hingga ke pelosok desa, ada tenaga penyuluh yang setiap hari menjadi ujung tombak di lapangan. Mereka dituntut aktif memberikan edukasi, mendampingi masyarakat, sekaligus membantu menghimpun data program.
Namun, luasnya wilayah Kutai Timur membuat kebutuhan dukungan operasional menjadi persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Kabid Penyuluhan DPPKB Kutai Timur, Yunie, mengatakan tenaga penyuluh memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dapat diterima masyarakat.
“Mereka ini ujung tombak di lapangan kami untuk memberikan data, untuk kami mengambil data. Tapi kami juga belum memberikan hak yang layak sama mereka,” ujar Yunie.
Saat ini, DPPKB Kutim memiliki penyuluh yang berasal dari BKKBN pusat/provinsi serta tenaga pendamping lokal yang direkrut pemerintah daerah. Meski keberadaan penyuluh telah tersebar di seluruh kecamatan, jumlahnya dinilai masih belum ideal untuk menjangkau seluruh desa secara merata.
Kondisi geografis Kutim yang memiliki jarak antardesa cukup jauh turut menambah tantangan. Sebelumnya, dukungan operasional berupa BBM juga pernah diberikan kepada penyuluh. Namun, dukungan tersebut kini tidak lagi tersedia seperti sebelumnya.
“Harapan kami ke depannya, kami bisa memberikan hak mereka juga. Supaya ketika kami meminta data, kami juga enak untuk bertanya apa kewajiban yang kalian berikan setelah kami juga memberikan kalian hak,” katanya.
Bagi DPPKB Kutim, penguatan dukungan terhadap penyuluh bukan semata persoalan operasional. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penyuluh sehingga edukasi KB, pencegahan stunting, serta program kependudukan lainnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga tingkat desa. (ADV/Kominfo/Kutim)
