SANGATTA – Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memberikan edukasi dan pelayanan program keluarga berencana (KB) hingga ke masyarakat masih menghadapi tantangan. Salah satunya keterbatasan tenaga penyuluh yang menjadi ujung tombak program di lapangan.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Yunie, mengatakan saat ini tenaga penyuluh yang bertugas di Kutim berasal dari BKKBN serta tenaga pendamping lokal yang direkrut pemerintah daerah.
“Yang dari provinsi itu ada 42. Kalau yang kita rekrut untuk penyuluh pendamping lokal, awalnya 11 orang, tetapi sekarang tinggal 10 orang karena ada satu yang mengundurkan diri,” ujar Yunie.
Meski tenaga penyuluh telah ditempatkan di seluruh kecamatan, jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk menjangkau seluruh wilayah desa. Kondisi geografis Kutim dengan jarak antardesa yang cukup jauh turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan penyuluhan.
Menurut Yunie, kondisi di lapangan menunjukkan masih ada penyuluh yang harus menangani beberapa desa sekaligus. Bahkan, satu penyuluh bisa menangani hingga enam desa.
“Kami sebenarnya dari dulu ingin satu desa satu penyuluh. Karena jarak antara desa satu dengan desa yang lain jauh, memang sudah sewajarnya masing-masing desa punya penyuluh,” katanya.
Keterbatasan tersebut membuat akses penyuluhan belum sepenuhnya merata. Penyuluh harus menyesuaikan jangkauan berdasarkan kondisi wilayah dan kemampuan personel yang tersedia.
Di sisi lain, DPPKB terus mendorong penyuluhan kepada berbagai kelompok masyarakat. Edukasi tidak hanya menyasar pasangan usia subur, tetapi juga dilakukan melalui sekolah, kader masyarakat, fasilitas kesehatan dan KUA.
Penyuluhan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai program KB sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan stunting dan KRS.
DPPKB berharap dukungan terhadap tenaga penyuluh dapat terus diperkuat, baik dari sisi jumlah personel maupun operasional. Dengan demikian, edukasi dan pelayanan program KB dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah desa secara lebih optimal. (ADV/Kominfo/Kutim)
