KUTAI TIMUR – Upaya mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Salah satu langkah yang kini didorong adalah pembangunan penangkaran buaya sebagai solusi jangka panjang. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menilai langkah ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ardiansyah mengungkapkan, kemunculan buaya di sekitar permukiman warga belakangan semakin sering terjadi dan menimbulkan rasa khawatir. Namun, menurutnya, pemerintah tidak bisa mengambil langkah instan seperti pemusnahan, karena terbentur aturan konservasi. Kondisi ini membuat pemerintah harus mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan kedua pihak.
Selama ini, penanganan buaya yang tertangkap masih bersifat sementara. Buaya berukuran besar biasanya dipindahkan ke penangkaran yang jumlahnya terbatas di Kalimantan Timur. Sementara itu, buaya yang lebih kecil sering dilepas kembali ke habitatnya, yang berisiko kembali mendekati kawasan permukiman warga.
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Kutai Timur memandang keberadaan penangkaran buaya di daerah sendiri sebagai kebutuhan yang mendesak. Ardiansyah menyebut, pihaknya telah meminta Dinas Perikanan untuk segera menyusun kajian teknis dan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia juga menegaskan bahwa penangkaran buaya bukan hanya soal penanganan konflik, tetapi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan pendekatan ini, diharapkan keamanan masyarakat tetap terjamin tanpa mengabaikan perlindungan terhadap satwa liar.
Dengan wilayah yang luas dan didominasi perairan, potensi interaksi antara manusia dan buaya di Kutai Timur memang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan langkah yang terencana dan berkelanjutan agar persoalan ini dapat ditangani secara efektif di masa depan.
