SANGATTA – Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, kerap terhambat oleh minimnya dukungan dari tingkat desa. Pasalnya, usulan kegiatan pemberdayaan sering kali tersisih dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kalah oleh dominasi usulan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
“Yang banyak diusulkan itu pembangunan jalan, irigasi, sekolah, atau jembatan. Untuk pelatihan atau kegiatan pemberdayaan, paling hanya satu dua yang mengusulkan,” ungkap Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid. “Tapi, kami akan terus berupaya agar kegiatan pemberdayaan ini tidak kalah penting dari infrastruktur. Karena membangun manusia juga bagian dari membangun daerah.”
Ia menegaskan instansinya berkomitmen memperkuat kapasitas ekonomi perempuan melalui berbagai program pelatihan. Ia menyebut fokusnya lebih pada peningkatan keterampilan, bukan pada penyediaan modal usaha.
“Kami banyak melakukan kegiatan pemberdayaan. Baru-baru ini, misalnya, kami melatih para ibu agar bisa membuat bekal sehat untuk anak-anaknya ke sekolah supaya tidak jajan sembarangan. Tapi untuk permodalan, itu bukan kewenangan kami,” jelas Idham saat ditemui di kantornya.
Pendekatan DP3A terhadap Perempuan Kepala Keluarga (Pekah) diarahkan berdasarkan minat dan kemampuan yang sudah ada di masyarakat. Dari pelatihan dasar, peserta kemudian didorong untuk meningkatkan kualitas produk dan memahami aspek pemasaran hingga legalitas usaha.
Untuk memperkuat implementasi program, DP3A Kutim juga menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak, termasuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi perempuan Kutim untuk mengembangkan usaha mikro dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. (ADV)
