SANGATTA – Bagi petani di Kutai Timur (Kutim), pupuk subsidi bukan sekadar bantuan, tapi menjadi salah satu kunci menjaga panen tetap optimal dan kehidupan keluarga tetap tercukupi. Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutim terus mengintensifkan sosialisasi agar para petani memahami mekanisme penyalurannya, sehingga bantuan ini benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas TPHP Kutim, Dyah Ratnamingrum, menegaskan, pupuk subsidi tidak otomatis bisa diakses oleh semua petani. “Pemerintah itu menggelontorkan yang namanya pupuk subsidi. Namun, pupuk subsidi ini memang tidak bisa diakses oleh semua petani, ada syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi,” jelas Dyah.
Menurutnya, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan anggaran negara terserap secara efektif dan tepat sasaran. Pupuk subsidi diarahkan kepada petani yang secara reguler mengelola lahan dan tercatat dalam sistem data resmi.
Pemberlakuan persyaratan ini merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan rantai distribusi pupuk. Sistem ini dimaksudkan untuk meminimalkan potensi penyimpangan, seperti pengalihan ke pasar gelap, penimbunan, atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan begitu, stok pupuk subsidi di Kutim diharapkan tetap stabil hingga tersalurkan kepada petani yang berkomitmen.
Menurut Dyah, syarat ketat ini harus diimbangi upaya pemerintah daerah untuk memudahkan pemenuhannya. Bentuknya antara lain sosialisasi menyeluruh ke seluruh kecamatan, pendataan ulang petani, serta pendampingan administrasi bagi kelompok tani yang mengalami kesulitan.
Bagi petani, langkah-langkah penting untuk mengakses pupuk subsidi adalah terdaftar sebagai anggota kelompok tani resmi. Selain itu, harus memiliki kartu tani yang masih berlaku. Kemudian, mengajukan alokasi kebutuhan melalui sistem yang telah ditetapkan.
Dyah menekankan, aturan ini bukan untuk mempersulit, melainkan sebagai kerangka tata kelola distribusi yang tertib, adil, dan berkelanjutan. (ADV)
