SANGATTA – Meski menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tetap memastikan program pemerataan infrastruktur dasar berjalan sesuai rencana. Salah satu yang menjadi prioritas tahun ini adalah pengaliran listrik PLN ke 13 desa yang selama ini belum terjangkau jaringan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program elektrifikasi sebagai bagian dari 50 program unggulan. Hal ini disampaikan dalam peresmian listrik di Desa Manubar, Kecamatan Sandaran.
Menurut Bupati Kutim Ardiansyah, pemangkasan DBH memaksa Pemkab melakukan efisiensi besar, khususnya terhadap belanja yang dinilai tidak prioritas. Meski demikian, program elektrifikasi tidak boleh berhenti karena menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di daerah terpencil.
“Walaupun kami menghadapi pemangkasan APBD akibat dipotongnya DBH oleh Pemerintah Pusat, 50 program prioritas kami tegaskan tetap berjalan,” ujarnya beberapa pekan lalu.
Rencana pengaliran listrik ke 13 desa ini telah dimatangkan melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait, yaitu PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bontang dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Pemkab juga aktif menjalin koordinasi dengan UP3K Bontang dan UP2K Kaltim untuk mempercepat proses penyambungan listrik ke 13 desa,” kata dia.
Ardiansyah menerangkan, saat ini cakupan elektrifikasi Kutim telah mencapai sekitar 82 persen dan ditargetkan terus meningkat melalui integrasi dengan jaringan Sistem Mahakam dan pembangunan solar cell komunal.
Tak hanya listrik, Pemkab juga mendorong percepatan layanan air bersih dengan cara peningkatan jangkauan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) hingga seluruh desa. Sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan embung, kolam bekas tambang, serta program Perusahaan Air Minum Desa (Pamdes) dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). (ADV/ProkopimKutim/D)
