Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mendukung dan merealisasikan 50 program kerja Bupati Kutim. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan angka keluarga berisiko stunting di daerah.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, mengatakan bahwa sinergi lintas perangkat daerah (OPD) menjadi kunci utama agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Seperti kata Bupati tadi, boleh jadi keluarga itu berisiko karena tidak punya jamban atau rumah layak huni,” ujar Junaidi.
Ia mencontohkan, masalah perumahan bagi keluarga berisiko akan ditangani langsung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni. “Maka dikerjakan oleh Dinas Perkim melalui seribu rumah layak huni atau lima ribu rumah layak huni yang direhab, seperti kata Bupati tadi. Kami hanya menyiapkan data, tapi yang menjemput nanti adalah Perkim,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan bahwa seluruh langkah intervensi akan berbasis data By Name By Address (BNBA) agar pelaksanaan program lebih terarah. “Kita melihat data bersih keluarga berisiko stunting di desa mana yang paling tinggi. Jadi secara bertahap selama lima tahun kita tangani yang paling tinggi dulu,” ungkapnya.
Menurutnya, DPPKB berperan sebagai penyedia data dan koordinator perencanaan, sementara pelaksanaan fisik dilakukan oleh OPD teknis. Pendekatan kolaboratif ini diyakini dapat mempercepat penanganan masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kualitas keluarga tidak bisa dilakukan sektoral, tapi harus kolaboratif. Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin target Kutim bebas stunting bisa tercapai,” tegasnya. (ADV)
