Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yulianus Palangiran, menilai persoalan kesejahteraan petani masih menjadi isu vital yang belum tertangani secara optimal. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kutim mulai memikirkan strategi konkret menghadapi masa pasca eksploitasi tambang, mengingat ketergantungan daerah terhadap sektor tersebut dinilai terlalu tinggi.
“Yang masalah kesejahteraan ini kan pada umumnya kelompok petani yang kurang. Sesungguhnya kita, pemerintah kabupaten Kutai Timur, harus berfikir yang sekarang kita bangga-bangakan adalah tentang adanya tambang dan para investor, termasuk perkebunan,” ujar Yulianus.
Menurutnya, pemerintah dan para investor belum menyiapkan rencana komprehensif terkait keberlanjutan ekonomi setelah kegiatan tambang berhenti. “Tidak berfikir setelah pasca tambang apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Yulianus menegaskan bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas pembangunan jangka panjang. “Bagi saya, tidak kalah pentingnya adalah untuk mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan ini program belum,” tegas politisi kelahiran 7 Desember 1963 ini.
Berdasarkan data 2024, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur mencapai 9,82%, jauh di atas rata-rata nasional. Namun, pencapaian ini sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan yang mendominasi 75,53% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ini menciptakan struktur ekonomi yang tidak seimbang dan sangat bergantung pada harga batu bara di pasar global.
Kerentanan tersebut terlihat saat harga batu bara menurun, yang berdampak langsung pada indeks implisit dan daya beli masyarakat. Meskipun menjadi penopang utama PDRB, sektor pertambangan diketahui tidak banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertanian. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tinggi belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tercermin dari penurunan PDRB per kapita sebesar 6,75% pada tahun yang sama.
Dengan kondisi tersebut, politisi Pafrtai Nasdem ini berharap pemerintah daerah segera menyusun strategi diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor pertanian, serta menciptakan program nyata untuk mempersiapkan Kutai Timur menghadapi era pasca tambang. (ADV)
