KAUBUN — Perbaikan akses dan perlindungan bagi warga desa harus berjalan bersamaan. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi saat berdialog dengan warga Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun. Pernyataan itu menjadi pembuka rangkaian kunjungan kerja yang difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari jembatan, saluran irigasi, hingga jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Pertemuan digelar di Balai Desa Bumi Rapak dan dihadiri Camat Kaubun Saprani, Kepala Desa Bumi Rapak, Kepala Disnakertrans Roma Malau, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kutim, unsur kepolisian, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaubun. Forum dialog dimanfaatkan warga untuk menyampaikan persoalan utama yang mereka hadapi.
Pertama, Jembatan Tundano yang menghubungkan beberapa desa di Kaubun dengan pusat aktivitas ekonomi berada dalam kondisi rusak. Selama ini warga mengandalkan struktur sementara untuk mobilitas harian, termasuk akses anak sekolah dan distribusi hasil pertanian.
Menanggapi hal itu, Mahyunadi memastikan bahwa pembangunan jembatan permanen telah masuk dalam rencana prioritas Pemkab Kutim pada 2026. Namun ia menilai penanganan darurat harus dilakukan segera.
“Saya minta perbaikan jembatan sementara diselesaikan dalam satu bulan. Ini kebutuhan mendesak warga, dan kita tidak boleh menunggu tahun anggaran baru,” ujarnya.
Perbaikan jangka pendek akan dilakukan melalui kolaborasi antara perusahaan yang beroperasi di Kaubun dan warga setempat, sembari menunggu proyek permanen direalisasikan.
Kedua, masalah lain yang mencuat dalam forum tersebut adalah sedimentasi di saluran irigasi yang mengganggu suplai air untuk lahan pertanian. Kondisi ini menghambat musim tanam dan menurunkan produktivitas petani.
Mahyunadi menegaskan bahwa irigasi merupakan bagian penting dari penguatan ekonomi desa. Pemkab Kutim, katanya, akan mengalokasikan pengadaan excavator mini pada tahun mendatang untuk membantu pembersihan saluran air desa.
“Irigasi yang baik akan menjaga ketahanan pangan lokal dan mendukung ekonomi kerakyatan berbasis desa,” kata Mahyunadi.
Selanjutnya, Pemkab Kutim bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 2.000 kartu perlindungan bagi pekerja rentan. Simbolisasi penyerahan dilakukan oleh Mahyunadi dan Kepala Disnakertrans Roma Malau kepada Kepala Desa Bumi Rapak.
Roma Malau menjelaskan bahwa penerima manfaat mencakup petani, buruh kebun, pekerja harian lepas, hingga nelayan. Kelompok ini dinilai rentan karena bekerja tanpa kontrak dan minim jaminan keselamatan kerja.
“Ketika risiko terjadi, ada jaminan yang melindungi mereka dan keluarganya. Ini bentuk kehadiran negara di tingkat desa,” ujar Roma. (ADV/ProkopimKutim/D)
