SANGATTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mendorong perempuan kepala keluarga di Kutai Timur (Kutim) untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan daerah. Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Layanan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA), pemerintah menargetkan peningkatan kemandirian, akses layanan, dan kesejahteraan keluarga.
Kegiatan yang mengusung tema “Memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga untuk Menjadi Agen Perubahan” ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kutim, Poniso Suryo Renggono. Dalam sambutannya, Poniso menekankan pentingnya peran perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. “Perempuan memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan akses layanan publik,” tegasnya.
Ketua panitia Fahmi Rojano menyoroti bahwa meski Kaltim menempati posisi ketiga nasional dalam pertumbuhan ekonomi makro, kesetaraan gender masih memerlukan perhatian serius. Program PEKA yang didanai APBD Provinsi Kaltim melalui DPPPA menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat posisi perempuan dalam sektor sosial, ekonomi, dan politik. Fahmi menambahkan, kolaborasi dengan organisasi perempuan dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sebanyak 100 peserta hadir, mewakili berbagai organisasi perempuan seperti GOW, Aisyiyah, KPPI, Muslimat NU, Salimah NU, WKRI, Dharma Wanita, TP PKK, IWAPI, dan PERLITA. Narasumber utama, Windi Farmawati (Pendamping PEKKA Samarinda) dan Maghdalena (Yayasan PEKKA Jakarta), berbagi strategi pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput.
Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab menutup kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini. Poniso menekankan, “Perempuan bukan hanya bagian dari pembangunan, tetapi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.”
Program PEKA di Kutim diharapkan menjadi momentum strategis untuk menyalakan kembali peran perempuan dalam mengangkat kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat pembangunan daerah. (ADV/ProkopimKutim/D)
