SANGATTA – Kebijakan pemerintah pusat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diterapkan secara seragam di berbagai daerah dinilai menimbulkan persoalan baru di lapangan. Ketidaksiapan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program ini memicu kegelisahan di tengah masyarakat, terutama karena mereka tidak memahami alasan perbedaan pelaksanaan antar daerah.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yulianus Palangiran, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG yang berbeda-beda justru menimbulkan kebingungan, baik bagi petugas yang menjalankan program maupun masyarakat penerima manfaat. “Karena di sana-sini MBG ini dilakukan tidak seragam, ada yang dilaksanakan, ada juga yang belum. Hal ini tentu membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yulianus, ketidaksiapan dalam menjalankan kebijakan tersebut telah berimbas pada munculnya persoalan sosial baru. Di beberapa daerah, masyarakat mempertanyakan alasan mengapa program yang sama tidak berjalan secara merata, sementara di daerah lain sudah diterapkan. Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga membuat masyarakat resah dan gelisah karena merasa ada ketidakadilan dalam akses program yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama.
Politisi kelahiran 7 Desember 1961 ini menegaskan bahwa kebijakan yang baik seharusnya dirancang dengan koordinasi yang matang, perencanaan yang jelas, dan kesiapan pelaksanaan yang menyeluruh. Hal ini penting agar program yang diluncurkan pemerintah pusat tidak menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang negatif, melainkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Yulianus mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program MBG. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan tujuan utama program, yakni meningkatkan gizi masyarakat, benar-benar tercapai. Dengan langkah evaluasi yang komprehensif, masyarakat dapat menerima program secara adil, sementara pemerintah dapat menegaskan komitmennya dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan rakyat. (ADV)
