Kutai Timur — Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai kendala akibat status kawasan yang dinilai tak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menegaskan perlunya penyesuaian tata ruang agar tidak menghambat pembangunan dan aksesibilitas masyarakat. Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan RTRW yang tengah berlangsung, Pandi menyebut banyak wilayah yang secara faktual telah dimanfaatkan warga justru masih tercatat sebagai kawasan tertentu, seperti hutan atau konservasi. Kondisi ini, menurutnya, sering menimbulkan kebuntuan dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Kami berharap kawasan-kawasan yang sudah digunakan masyarakat bisa diperjuangkan untuk dialihfungsikan sesuai kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.
Pandi menyoroti pula dampak langsung dari status kawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan antar kecamatan dan desa. Menurutnya, sejumlah jalur yang bisa memperpendek akses justru tak dapat digunakan karena terganjal oleh status kawasan. “Ada jalan yang lebih dekat tapi nggak bisa digunakan karena status kawasan. Ini harus dituntaskan supaya jalur ekonomi bisa tumbuh lebih efektif,” katanya.
Pandi menilai, penyusunan RTRW kali ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadirkan kebijakan tata ruang yang lebih realistis dan berpihak pada masyarakat. Terutama dalam membuka konektivitas antarwilayah yang selama ini terhambat oleh regulasi spasial yang tak lagi relevan.
“Kita ingin pembangunan bisa masuk ke semua wilayah. Jangan sampai status kawasan justru jadi penghalang bagi masyarakat untuk berkembang,” tegas politisi kelahiran 25 Juli 1991 ini.
DPRD Kutim berharap pembahasan RTRW dapat menghasilkan peta tata ruang yang adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi dan membuka jalan bagi percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Kutim. (ADV)
