SANGATTA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 mulai memasuki fase penentuan. Setelah dokumen kebijakan umum anggaran dan program prioritas diketok dalam paripurna, giliran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim yang akan memegang kendali pembahasan pekan depan.
Anggota DPRD Kutim, Eddy Markus Palinggi, memastikan pintu masuk agenda pembahasan sudah dibuka. “Kemarin itu sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritas juga sudah diparipurnakan. Pekan depan sudah masuk pembahasan di Badan Anggaran,” urainya.
Meski tidak berada langsung di meja Banggar, Eddy menegaskan posisinya tetap strategis. Ia menyebut koordinasi fraksi akan menjadi jalur komunikasi utama dalam mengawal arah pembahasan. “Saya sendiri tidak masuk di dalam Badan Anggaran, tapi kami dari Fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan fraksi yang ada di badan anggaran,” ujarnya.
Politisi kelahiran 9 Juni 1980 ini mengantisipasi pembahasan berlangsung keras. Tarik-menarik kepentingan antarfraksi, terutama soal alokasi program prioritas, diperkirakan akan mendominasi dinamika rapat selama beberapa minggu mendatang.
Eddy menekankan, manuver fraksi yang ia lakukan bukan sebatas agenda politik internal, melainkan upaya memastikan kebutuhan publik tak tersisih oleh kepentingan sektoral. “Yang utama itu memastikan aspirasi masyarakat tetap diperjuangkan,” tegasnya.
Dengan masuknya pembahasan APBD 2026 ke tahap inti, tensi politik anggaran di Kutim diprediksi meningkat. DPRD kini berada pada momentum krusial: mengunci prioritas pembangunan atau membiarkan kompromi menggerus kepentingan warga. (ADV)
