SANGATTA – Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat benar-benar serius menindaklanjuti dugaan praktik korupsi di daerah tersebut. Meskipun keberadaan tim KPK dijalankan secara tertutup, langkah ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen penegakan hukum di Kutim.
Yusuf T Silambi, Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, membenarkan bahwa tim KPK saat ini tengah berada di wilayahnya. Namun, seluruh aktivitas, termasuk tempat menginap dan lokasi kerja mereka, dirahasiakan secara ketat. “Mereka ada di sini, cuma kita tidak tahu mereka menginap di mana, tinggal di mana. Biasanya mereka tidak di hotel. Mereka datang ke kabupaten, kota, itu sangat rahasia,” ungkap Yusuf.
Ia menjelaskan, pola kerja tertutup yang dilakukan oleh KPK menunjukkan tingginya profesionalisme dan independensi lembaga antirasuah tersebut. Hal ini sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan proses pemberantasan korupsi berjalan objektif tanpa intervensi pihak mana pun. “Artinya bahwa pemerintah sudah turun tangan. Pemerintah begitu serius menangani korupsi ini,” tegas politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini.
Yusuf juga menyambut positif arahan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menegaskan penguatan upaya antikorupsi di seluruh daerah, termasuk Kutai Timur. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia berharap operasi senyap yang dilakukan KPK tidak hanya berakhir pada pengungkapan kasus, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah. “Kami berharap langkah ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. (ADV)
