SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Komisi B menegaskan komitmennya untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD Kutim dengan sejumlah dinas terkait yang digelar di Gedung DPRD Kutim, baru-baru ini.
Rapat tersebut menjadi forum strategis bagi legislatif dan eksekutif untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program kerja, terutama dalam aspek pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, menekankan pentingnya proses evaluasi dan verifikasi lapangan guna memastikan efektivitas program yang dianggarkan.
“Setelah mereka menyampaikan rencana kerjanya, kita akan turun langsung ke lapangan. Dari situ baru bisa kita bahas mana yang benar-benar prioritas,” jelas politisi kelahiran 11 Oktober 1974 ini.
Menurutnya, kunjungan lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk menilai kelayakan dan urgensi setiap program. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembahasan anggaran agar tidak ada program yang tidak tepat guna.
“Oh ini prioritas, ini jangan. Jangan sampai nanti begitu kita turun ke lapangan, programnya tidak efektif,” tegas Ali.
Langkah pengawasan berlapis yang diterapkan Komisi B diharapkan mampu meminimalisir potensi pemborosan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja itu juga dihadiri oleh sejumlah dinas di bawah koordinasi Komisi B, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, dan beberapa dinas teknis lainnya. Melalui sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif, pemerintah daerah berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kutim. (ADV)
