SANGATTA – Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat terus digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Keseriusan itu terlihat dari gerak cepat Pemkab memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga, menyusul turunnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke daerah untuk memperkuat pencegahan korupsi sejak dini.
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut arahan KPK Pusat dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang menekankan pentingnya membangun integritas dan akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan daerah.
Menanggapi hal tersebut, legislator Kutim, Yusuf T Silambi, menyampaikan bahwa pimpinan daerah menyikapi instruksi itu dengan serius. Ia menegaskan, Bupati Kutim bersama Gubernur Kaltim telah mengambil langkah konkret dengan mengerahkan aparat berwenang dan menjalin kerja sama langsung dengan KPK.
“Khususnya Bupati dan Gubernur kita sudah melaksanakan tugas dengan memerintahkan pihak keamanan, bahkan bekerja sama dengan KPK Pusat yang datang ke Kaltim, ke Kutim, dan seluruh kabupaten,” ujar Yusuf T Silambi.
Menurut politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini, kolaborasi aktif dengan lembaga antirasuah itu penting untuk memperkuat kapasitas dan koordinasi daerah dalam mencegah serta menindak praktik korupsi. Kehadiran KPK di daerah juga menjadi pengingat bagi semua pihak agar lebih waspada “Agar pemerintah ini bisa lebih waspada karena adanya KPK yang hadir di daerah masing-masing,” tambahnya.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. (ADV)
