SANGATTA – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian dari DPRD Kutai Timur (Kutim). Legislator Eddy Markus Palinggi menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan perlu dihargai dalam sistem demokrasi. “Demo itu kan, yang pertama itu penyampaian aspirasi masyarakat yah, dan hal itu kita hargai sebagai salah satu dari bagian demokrasi,” tandasnya.
Menurut Eddy, kemunculan aksi massa merupakan mekanisme kontrol sosial sekaligus sinyal adanya ketidaksesuaian antara harapan publik dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ia menyebut dinamika ini sebagai bagian alami dari proses berdemokrasi. “Dan kedua, artinya kita diingatkan oleh masyarakat ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas politisi kelahiran 9 Juni 1980 ini.
Eddy memastikan, kritik dan tuntutan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah. Dua isu yang dinilai paling menonjol adalah soal pemerataan pembangunan dan penentuan skala prioritas program pemerintah. “Bagi kita, bagaimana yang mereka sampaikan itu kita pikirkan, terkait persoalan pemerataan pembangunan dan terkait persoalan skala prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Eddy, keterbukaan terhadap kritik publik merupakan elemen penting untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. “Hal itu sangat dihargai dan itu bagian dari demokrasi untuk mengingatkan pemerintah dan juga kami anggota DPRD,” pungkas Eddy.
Respons positif dari pihak DPRD ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah, sehingga demonstrasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai sarana membangun kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif. (ADV)
