SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Komisi D, Akhmad Sulaeman, menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan program penurunan angka stunting di daerah. Ia mengaku telah beberapa kali memanggil Dinas Kesehatan guna membahas langkah-langkah konkret dalam menangani persoalan serius tersebut.
Sulaeman menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan kasus stunting dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, tren tersebut menjadi sinyal bahwa upaya penanganan belum berjalan optimal. “Kita sudah beberapa kali memanggil Dinas Kesehatan karena ini masalah besar yang harus diselesaikan. Dua tahun terakhir, angka stunting justru naik,” ujarnya.
Politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kesehatan. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar hasilnya lebih efektif dan menyeluruh.
“Daerah-daerah tertentu perlu penanganan yang lebih serius. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tapi juga dinas lain seperti Dinas Kependudukan,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD, Sulaeman menegaskan pihaknya akan terus mendorong agar alokasi anggaran dan perhatian terhadap masalah stunting lebih diperkuat. Ia juga meminta agar program intervensi gizi, penyediaan air bersih, dan edukasi keluarga dijalankan secara berkelanjutan.
“DPRD akan mengawal agar Dinas Kesehatan benar-benar fokus dan memberikan dukungan anggaran yang memadai,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kutai Timur sempat meningkat dari 24,7 persen pada 2022 menjadi 29 persen pada 2023—angka tertinggi di Kalimantan Timur—sebelum turun sedikit menjadi 26,9 persen pada 2024. Data dari sistem e-PPGBM juga menunjukkan fluktuasi serupa.
DPRD berharap tren penurunan tersebut dapat berlanjut melalui pengawasan yang ketat dan sinergi lintas dinas agar Kutai Timur dapat keluar dari status daerah dengan angka stunting tinggi. (ADV)
