SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis untuk mempercepat penanganan bencana alam, khususnya di daerah pemilihan (dapil) 4 yang kerap dilanda banjir dan tanah longsor. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan otoritas berwenang guna mencari solusi permanen bagi permasalahan tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Kutim dari Partai Demokrat, Bahcok Riandi, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan. Pertemuan tersebut membahas pembagian kewenangan serta langkah konkret untuk menanggulangi bencana di Jalur Wahau dan sekitarnya.
“Teman-teman dari Komisi C sudah konsultasi ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan di dapil 4. Untuk jalur Wahau itu memang masuk kewenangan mereka, seperti masalah longsor dan banjir,” jelas Bahcok.
Politisi kelahiran 12 Desember 1978 ini juga meminta BWS segera melakukan assessment lapangan dan penyusunan desain teknis. Menurutnya, langkah tersebut sangat mendesak agar penanganan bencana bisa dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Hal itu sempat juga saya bahas di sana. Saya minta dalam waktu dekat mereka naik ke lokasi untuk membuat desain perencanaan terkait masalah bencana banjir di dapil 4,” tambahnya.
DPRD Kutim menilai sinergi lintas instansi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan adanya rencana teknis yang matang dan kolaborasi antarpihak, diharapkan penanganan banjir dan longsor di Kutai Timur dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan menyeluruh, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. (ADV)
