Kutai Timur – Harapan masyarakat Kutai Timur (Kutim) agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan unt0uk kepentingan publik mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui pengawasan yang semakin ketat, DPRD berkomitmen memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, menegaskan, proses penganggaran harus dikontrol sejak awal agar tidak keluar dari prinsip efisiensi. Setiap program, katanya, harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Pada saat penganggaran kita kontrol agar tidak ada yang di luar dari efisiensi. Artinya, semua program diharapkan betul-betul sampai ke masyarakat dan menjawab kebutuhan mereka,” ujarnya.
Politisi kelahiran 30 Juli 1981 itu menambahkan, sejauh ini pengawasan terhadap implementasi anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemantauan lapangan terus dilakukan untuk memastikan laporan yang disampaikan eksekutif sejalan dengan kondisi faktual. “Sampai sejauh ini kita awasi sesuai saja, karena apa yang dipaparkan dan kami pertanyakan memang sesuai koridornya,” tegas Yusri.
Melalui pendekatan pengawasan yang ketat ini, DPRD berharap setiap anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Efisiensi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Pemerintah daerah pun menyambut baik langkah DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya formalitas prosedural, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan publik. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, menjadi fokus pengawasan agar keuangan daerah benar-benar berpihak pada rakyat. (ADV)
