SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Akhmad Sulaeman menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan fiskal yang efektif harus diawali dengan langkah strategis berupa identifikasi menyeluruh terhadap wilayah yang paling membutuhkan bantuan, baik dari sisi tenaga, sarana, maupun prasarana.
“Kalau kita melihat itu, pertama kita harus melakukan pemetaan daerah-daerah yang membutuhkan, misalnya itu tenaga atau sarana prasarana,” ujar Sulaeman.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, pendataan komprehensif merupakan tahap awal yang sangat krusial agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Setelah proses pemetaan selesai, langkah selanjutnya adalah memfokuskan penganggaran berdasarkan hasil identifikasi tersebut. “Kalau sudah dilakukan pemetaan, mungkin penganggarannya difokuskan ke daerah-daerah tersebut,” tambahnya.
Usulan ini disampaikan sebagai respons atas masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kutim. Dengan sistem pemetaan yang baik, ia berharap anggaran daerah dapat dialokasikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk daerah terpencil yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan publik secara memadai.
Sulaeman menilai, pemetaan anggaran merupakan langkah strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut proses tersebut sebagai “peta navigasi fiskal” bagi pemerintah daerah karena bukan hanya berfungsi menghitung pendapatan dan belanja, tetapi juga menganalisis kecocokan program dengan sumber dana yang tersedia, menetapkan skala prioritas, serta mengantisipasi risiko defisit maupun pemborosan.
“Dengan pemetaan yang matang, anggaran tidak dialokasikan secara serampangan, melainkan diarahkan untuk membiayai program-program yang benar-benar mendesak dan strategis sesuai misi pembangunan daerah,” tegas politisi kelahiran 12 Januari 1970 ini.
Sulaeman mencontohkan, fokus anggaran yang terarah dapat membantu mempercepat program pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Tanpa perencanaan berbasis data yang kuat, lanjutnya, APBD berisiko menjadi sekadar dokumen administratif yang sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Pendekatan berbasis data ini, menurut Sulaeman, adalah kunci untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berkeadilan — sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (ADV)
