SANGATTA – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja internal bersama sejumlah dinas teknis yang membahas alur dan skala prioritas program pembangunan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, menjelaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian khusus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satu fokus utama pembahasan kali ini adalah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Disperindag tadi skala prioritasnya pembangunan pasar dan pemantauan harga. Kami minta agar itu dianggarkan,” ujar Muhammad Ali.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, dua program tersebut akan menjadi tulang punggung kegiatan Disperindag dalam mendukung pergerakan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur pasar di berbagai kecamatan diharapkan mampu memperkuat sirkulasi barang dan jasa serta membuka peluang bagi pedagang kecil dan menengah untuk tumbuh.
Sementara itu, program pemantauan harga menjadi langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat.
Rapat kerja yang digelar Komisi B ini merupakan bagian awal dari proses panjang penyusunan APBD 2026. Setelah pembahasan di tingkat komisi, hasil evaluasi dan masukan dari dinas-dinas teknis akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan anggaran secara makro.
“Rekomendasi ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan anggaran di tingkat Banggar. Kami ingin anggaran publik benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegas politisi kelahiran 11 Oktober 1974 ini.
Fokus Komisi B terhadap sektor ekonomi rakyat ini menunjukkan keseriusan DPRD Kutim dalam memastikan APBD 2026 lebih berpihak pada penguatan sektor riil dan kesejahteraan warga. Dengan arah kebijakan yang lebih terukur, DPRD berharap pembangunan pasar dan pemantauan harga dapat memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi lokal serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat di Kutim. (ADV)
