SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program prioritas yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan strategis pembangunan daerah menjelang tahun anggaran 2025, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim mencapai hampir Rp10 triliun.
Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan melalui serangkaian rapat kerja (raker) antara Komisi B DPRD Kutim dan OPD mitra kerja. Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan dan perencanaan anggaran harus dilakukan secara komprehensif agar penggunaan dana publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Makanya kita kupas melalui mitra kerja komisi, jadi masing-masing OPD yang terkait dengan Komisi B itu kita panggil semua,” ujar Muhammad Ali seusai rapat komisi bersama sejumlah dinas terkait.
Menurut Ali, Komisi B memiliki ruang lingkup pembahasan yang luas, meliputi bidang perekonomian daerah seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi dan UKM, serta ketenagakerjaan. Evaluasi yang dilakukan mencakup sejauh mana program-program dari setiap OPD mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Rangkaian evaluasi dimulai dengan pembahasan bersama Dinas Perkebunan, yang dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Kutai Timur. Menurut Ali, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, menjadi kontributor penting terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kutim sekaligus menyerap banyak tenaga kerja.
“Sektor perkebunan memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Karena itu, pembahasan dengan Dinas Perkebunan menjadi langkah awal untuk memastikan program di sektor ini berjalan efektif,” jelasnya.
Selanjutnya, Komisi B dijadwalkan akan memanggil OPD lainnya secara bergiliran untuk menyampaikan paparan dan mempertahankan program kerja serta anggaran yang mereka ajukan. Setiap raker diharapkan menghasilkan masukan konstruktif agar program prioritas OPD selaras dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan mekanisme evaluasi yang ketat ini, DPRD Kutim berupaya memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan legislatif juga menjadi bentuk akuntabilitas publik agar pembangunan di Kutai Timur berjalan sesuai arah dan target yang telah ditetapkan. (ADV)
