SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai sektor pertambangan memiliki peran strategis sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah. Pemerintah daerah kini tengah berupaya mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut dengan menciptakan kebijakan yang mendukung iklim investasi tanpa memberatkan dunia usaha.
Anggota DPRD Kutim Komisi A, Yusuf T. Silambi, menyebut langkah pemerintah dalam memberikan ruang kemudahan bagi perusahaan tambang merupakan strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. “Perusahaan-perusahaan pertambangan yang dibawa ke KPC ini, ya pemerintah tidak terlalu mengancangkan mengenai seluruh peraturannya,” ujarnya.
Menurut Yusuf, kebijakan yang bersifat kondusif tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya agar pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi turut memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Tapi bagaimana ekonomi tumbuh di daerah kita dan dapat memajukan ekonomi Indonesia pada umumnya,” tegas politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini.
Meski fokus pada pertambangan, pemerintah Kutim tetap mempertahankan program pembangunan di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Sektor-sektor tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Program prioritas pemerintah itu tetap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian seperti kelapa sawit yang sangat mendukung perekonomian,” jelas Yusuf.
Namun, di balik kontribusinya yang besar, sektor pertambangan juga menyimpan tantangan, terutama terkait dampak lingkungan dan ketergantungan ekonomi daerah terhadap sumber daya alam. Karena itu, pemerintah dan DPRD Kutim tengah mendorong diversifikasi ekonomi agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada industri ekstraktif. (ADV)
