SANGATTA – Rencana penggabungan dua perguruan tinggi swasta di Kutai Timur—Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur (STIPER)—belum bergerak dari wacana. Anggota DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, menyebut isu penggabungan menjadi universitas baru itu masih berupa “bola liar” karena tersangkut persoalan fundamental: perbedaan yayasan.
Yusuf mengatakan, dari sisi akademik, STAIS memiliki struktur yang relatif kuat dan siap berkembang. Bahkan, konsolidasi dua kampus dianggapnya dapat membuka peluang untuk menegerikan lembaga tersebut. Namun, peleburan dua yayasan berbeda memerlukan proses hukum dan administrasi yang tidak sederhana.
“Kalau itu nanti digabung tentu bisa dinegerikan, tapi kedua kampus ini berbeda yayasan. Bisa tidak nyambung. Jadi harus dicarikan solusi win–win,” kata Yusuf, Jumat lalu.
Menurut dia, baik STAIS maupun STIPER sebenarnya telah menunjukkan perkembangan signifikan. STAIS dinilainya unggul dalam hal jumlah mahasiswa, kualitas SDM, hingga kualifikasi dosen yang sudah banyak bergelar doktor. Sementara itu, STIPER memiliki dukungan lokasi yang memadai, tetapi masih lemah dalam jumlah peminat mahasiswa.
“Dilihat satu per satu, keduanya sudah cukup maju. STIPER itu lokasi sudah mendukung, tapi mungkin minat mahasiswanya yang berkurang,” ujar Yusuf.
Politisi kelahiran 7 Agustus 1962 ini menilai kedua institusi tersebut layak ditingkatkan menjadi perguruan tinggi negeri. Salah satu gagasan yang pernah mencuat dalam diskusi akademik adalah pembentukan universitas baru dengan nama Universitas Kudungga. Melalui skema ini, identitas STAIS dan STIPER dilebur ke dalam entitas baru yang memiliki lebih banyak jurusan dan fakultas.
“Kalau mau dinegerikan sebenarnya layak banget. Dengan dileburkan, jurusan bisa lebih banyak, tidak hanya ilmu agama atau ilmu pertanian saja,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengapresiasi kesediaan pimpinan kedua kampus yang dinilainya memiliki komitmen sama untuk memajukan SDM di Kutim. Sikap terbuka tersebut disebutnya sebagai modal penting jika wacana merger kembali dibahas secara lebih serius di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian. (ADV)
