SANGATTA – Akses terhadap layanan dasar di Kutai Timur (Kutim) masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat di wilayah terpencil. Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur yang kian terasa, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Menurutnya, kesenjangan ini salah satunya disebabkan pola penyaluran anggaran yang cenderung berpihak pada wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. “Ini catatan penting buat kami terkait persoalan kesenjangan wilayah, apalagi di Kabupaten Kutai Timur ini kan kesenjangan wilayahnya sangat besar, karena dominan anggaran turun itu di daerah-daerah yang dekat pemerintahan dan hal itu menjadi problem juga,” ujar Aldryansyah.
Dampak nyata dari ketimpangan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak wilayah terpencil masih kesulitan mengakses perumahan layak, jaringan jalan yang memadai, hingga layanan air bersih dan listrik. Padahal, infrastruktur dasar ini merupakan pondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mengingat di lapangan masyarakat ini kan banyak sekali yang butuh, mungkin dari segi rumah layak huni, dari segi konektivitas antara wilayah, dan dari segi air bersih dan listrik, ini jadi permasalahan,” tutur politisi kelahiran 4 Desember 1999.
Dalam menghadapi tantangan ini, Komisi C DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong program-program pembangunan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah tertinggal.
“Dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan terkhususnya juga kami di Komisi C, kami terus mendorong program-program Bupati yang sekarang ini,” pungkas Aldryansyah. (ADV)
