Sangatta – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, menilai efisiensi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghematan, melainkan juga memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil tetap terpenuhi.
Menurutnya, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan kebijakan efisiensi. Pertama, berkurangnya anggaran akibat penyesuaian kebijakan ini kerap berdampak langsung pada program-program di tingkat bawah. Kedua, perlunya pemerintah turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat agar kebijakan penghematan tidak memutus akses pembangunan di wilayah terpencil.
“Kalau kami melihat, pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua pemerintah perlu melihat langsung ke bawah, mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah-daerah pelosok. Supaya tahu apa kebutuhan mereka yang paling mendesak,” ujar Akhmad kepada awak media.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan dalam distribusi anggaran. Ia menilai, usulan program pembangunan akan sia-sia jika alokasi dana tidak tepat sasaran. “Kalau anggaran ada tapi distribusinya hanya untuk daerah tertentu, itu belum maksimal. Harus ada porsi lebih bagi daerah yang masih minim sentuhan pembangunan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan lima yang meliputi Kecamatan Kaliorang, Karangan, Sandaran, Kaubun, dan Sangkulirang, Akhmad berharap pemerintah menggunakan pendekatan perencanaan yang lebih jitu. Dengan begitu, kebijakan efisiensi tidak sekadar menghemat belanja, melainkan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal. (ADV)
