SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengeluarkan peringatan keras bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kedapatan melanggar disiplin kerja. Ia menegaskan, pelanggaran semacam itu tak akan dibiarkan dan dapat berujung pada pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Dalam arahannya, Ardiansyah menyoroti kebiasaan sejumlah pegawai yang hanya hadir untuk mengisi absen tanpa benar-benar bekerja secara produktif. Ia menekankan bahwa kehadiran di kantor harus dibarengi dengan kinerja nyata, bukan sekadar formalitas administratif. “Tadi ada pesan, jangan sekadar absen, pagi pulang. Ya, itu penting itu. Semua. Itu sebenarnya untuk semua,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik penyalahgunaan waktu kerja, di mana beberapa pegawai menghabiskan waktu berjam-jam di luar ruangan atau di kantin tanpa alasan jelas dan tanpa hasil kerja yang bisa dibuktikan. “Ini saya juga sering menyaksikan ini, menyaksikan informasi nongkrong di ruangan sejam, nongkrong di kantinnya bisa lima jam,” ujarnya.
Bupati mengingatkan, jika memang ada pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan, harus ada bukti nyata sebagai pertanggungjawaban. Ia melarang keras manipulasi alasan bekerja di luar kantor untuk menghindari tugas pokok. “Kalau di kantin itu memang sedang bekerja, tetapi harus ada bukti pekerjaan di kantin. Tapi juga jangan memanipulasi ini, saya minta,” tambahnya.
Ardiansyah menegaskan, Pemkab Kutim akan menerapkan sanksi disiplin sesuai aturan, termasuk penurunan TPP bagi pegawai yang terbukti melanggar. “Saya hanya mengingatkan, jangan sampai ini menjadi persoalan sehingga membuat kericuhan. Karena saya sudah mendengar, ada yang tidak ingin diberi sanksi. Tapi sesuai regulasi, kalau memang melanggar ya TPP-nya diturunkan. Kalau naik, ya naik, kalau turun, ya turun,” tegasnya.
Dengan peringatan ini, Pemkab Kutim berharap seluruh P3K bisa meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme demi pelayanan publik yang lebih optimal. (ADV)
