SANGATTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengguncang stabilitas fiskal nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah cepat untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman, Pemkab Kutim memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pembiayaan daerah tetap aman dan berkelanjutan pada tahun anggaran 2026.
Dalam keterangannya, Bupati Ardiansyah menyebut telah menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta bagian keuangan, untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Langkah ini bertujuan memantau perkembangan kebijakan fiskal nasional sekaligus menyiapkan skema antisipatif terhadap potensi penyesuaian anggaran.
“Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Sekda bagian keuangan dan BPKAD untuk terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar Ardiansyah.
Bupati juga menyoroti pendekatan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, yang dinilainya memiliki visi kuat dalam membaca arah perubahan ekonomi global. Ia optimistis kepemimpinan Menteri Keuangan akan memberi dampak positif terhadap kesinambungan fiskal daerah. “Kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini, luar biasa beliau dalam menelaah apa yang terjadi di dunia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah menekankan pentingnya penguatan sistem pendanaan daerah agar Kutai Timur tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mendorong upaya diversifikasi sumber pendapatan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Selama ini kita masih bergantung pada DBH. Ke depan, kita perlu memperkuat pendanaan agar tidak sepenuhnya tergantung pada dana tersebut,” tegasnya.
Bupati memastikan tidak akan terjadi guncangan signifikan dalam pembiayaan daerah, terutama untuk pos vital seperti gaji pegawai dan layanan publik. Ia menilai setiap komponen anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki mekanisme tersendiri yang harus dikelola secara adaptif.
“Mudah-mudahan tidak terjadi turbulensi signifikan, terutama dalam pembiayaan kepenggawaian. Karena masing-masing sudah ada sumbernya, seperti DAU dan DAK. Kita akan terus menyiapkan langkah antisipatif,” jelasnya.
Meski belum merinci alokasi detail, Ardiansyah menegaskan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur teknis tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga momentum pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. (ADV)
