SANGATTA – Bagi banyak pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kutai Timur (Kutim), bimbingan teknis (bimtek) dari pemerintah daerah bukan sekadar pelatihan, tapi menjadi harapan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan memajukan usaha mereka.
Melalui bimtek, para pelaku IKM memperoleh pengetahuan baru tentang pengelolaan usaha, inovasi produk, strategi pemasaran, hingga penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran kini memaksa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim untuk mengurangi, bahkan hampir menghentikan program yang selama ini menjadi andalan bagi pengembangan SDM IKM. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, karena akses terhadap pelatihan berkualitas dan pendampingan teknis yang memadai kini menjadi terbatas.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengungkapkan, sebelumnya pihaknya aktif menyelenggarakan berbagai bimtek yang menjangkau puluhan peserta, baik di pusat kabupaten maupun di kecamatan-kecamatan.
“Tahun kemarin, kami masih mengadakan banyak bimtek, mengundang sekitar 40-50 peserta, baik di Sangatta maupun di kecamatan-kecamatan. Kami mendatangkan pelatih profesional untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka,” ujarnya.
Namun, tahun 2025 menghadirkan kondisi yang berbeda. Kebijakan efisiensi anggaran membuat program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang menjadi tulang punggung pembinaan SDM hampir tidak lagi dapat terselenggara.
Nora menekankan, situasi ini menjadi tantangan baru bagi pelaku IKM di Kutim. Selama ini, banyak pelaku usaha mengandalkan bimtek dari pemerintah daerah untuk memperbarui keterampilan, mengadopsi teknik baru, dan meningkatkan daya saing usaha.
Hilangnya kesempatan pembinaan ini dikhawatirkan dapat menahan laju peningkatan kualitas dan produktivitas sektor IKM lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat pasca pandemi. (ADV)
