Kutai Timur – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur, Andi Pasalinge, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi instansinya usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Kutim. Salah satu kendala utama, kata dia, adalah keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan program kerja tahun ini.
“Bagus saja sih, hanya kita kan anggaran untuk 2026 itu menurun jauh drastis daripada anggaran di 2025 kemarin,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, total anggaran operasional DLH Kutim tahun ini hanya sekitar Rp2 miliar. Dana tersebut harus dibagi ke empat bidang, yakni pengelolaan lingkungan, pembinaan, persampahan, dan pengawasan.
“Jadi per bidang itu bisa dapat sekitar 500 juta, dibagi empat bidang. Untuk pengelolaan, pembinaan, dan persampahan itu jelas kurang,” ungkapnya.
Menurut Andi, minimnya anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pembinaan masyarakat lingkungan. Ia berharap dukungan dari DPRD dapat mendorong peningkatan alokasi dana di tahun anggaran mendatang.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perhatian Komisi C DPRD Kutim yang dinilai memahami kondisi nyata di lapangan. “Tanggapan dari Komisi C bagus, mereka juga paham dengan kondisi kita,” tambahnya.
Rapat tersebut juga membahas evaluasi kinerja DLH tahun 2025 serta rencana kerja 2026, Dalam forum tersebut, dipaparkan berbagai capaian program yang telah berjalan sepanjang tahun, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu dibenahi, termasuk langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (ADV)
