SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengingatkan seluruh Perangkat Daerah agar meningkatkan kinerja dan memperbaiki disiplin penyusunan anggaran. Pesan itu ia sampaikan setelah mengikuti rapat bersama DPRD Kutim, di mana muncul kritik terkait lambannya penyediaan bahan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Dalam wawancara usai rapat, Mahyunadi menjelaskan bahwa sejumlah anggota dewan menyampaikan catatan penting. Ia mengatakan, “Ada dewan yang menginterupsi beberapa catatan terkait kadang-kadang lambatnya pemerintah atau TAPD menyajikan bahan-bahan untuk anggaran untuk dibahas. Kemudian ada juga dewan yang mengatakan agar dipercepat proses pembahasan.”
Meski begitu, ia menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengabaikan aturan. Setiap pembahasan anggaran harus mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. “Kalau pembahasan anggaran itu kan ada Permendagri, biasanya tiap tahun ada Permendagri tahunan tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah itu acuan, jadi kalau lepas dari acuan itu juga kita riskan juga,” jelasnya.
Di tengah dinamika pembahasan anggaran, Mahyunadi meminta semua pihak tetap optimistis, tetapi optimisme itu harus diwujudkan melalui kerja nyata. “Ya harus optimis, tapi optimis tanpa kerja kan mimpi. Kerja tanpa optimis sia-sia. Jadi optimis harus dibarengi dengan kerja,” ujarnya.
Ia memastikan dirinya akan terus bekerja maksimal agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai harapan. “Ya optimis, makanya saya kerja maksimal terus supaya optimisme itu bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Mahyunadi juga berharap rapat paripurna mendatang dapat menghasilkan kesepakatan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik yang dapat mengaburkan prioritas utama daerah.
Dalam penutupnya ia menegaskan, “Harapannya kita bisa tepat waktu ya, tepat waktu, tepat sasaran, lebih kerja, lebih get lagi. Kemudian kepentingan-kepentingan sektoral lebih diutamakan daripada kepentingan politik, walaupun yuk lah kepentingan politik itu ada juga kepentingan sektoralnya.”
Bagi Mahyunadi, semua agenda pembangunan harus kembali pada kepentingan publik. Ia menegaskan, “Tapi semuanya harus bermuara pada kebutuhan kabupaten, lebih kepentingan masyarakat. Masyarakat Kutim bisa lebih mendapatkan hak-haknya dari sistem pembangunan.”* (ADV/ProkopimKutim/D)
