TELUK PANDAN – Kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) ke Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur (Kutim), menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi pemerintah desa dan masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua III Komite I, H. Muhdi, bersama sejumlah anggota DPD RI, termasuk Pdt. Penrad Siagian dan KH Muhammad Mursyid.
Dalam pertemuan itu, kepala desa menyampaikan sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan fleksibilitas penggunaan Dana Desa. H. Muhdi menekankan bahwa ploting program dari pusat membuat kepala desa sulit menyesuaikan dana sesuai kondisi riil masyarakat. “Ini menjadi catatan serius bagi kami,” kata Muhdi.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk kebutuhan rumah tangga kepala desa serta belum adanya skema perlindungan purna tugas bagi kepala desa yang telah selesai menjabat. Muhdi juga menyoroti program Koperasi Merah Putih, yang diklaim telah terbentuk 100 persen di Kutim, namun beberapa kepala desa masih ragu akan keamanan dan kelayakan implementasinya.
Dari pemerintah daerah, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono menyampaikan dampak moratorium ASN terhadap kekurangan guru dan tenaga kesehatan di desa. Muhdi menekankan hal ini sebagai isu strategis nasional yang perlu segera ditangani.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyambut baik kunjungan ini dan menilai kesempatan tersebut penting untuk menyampaikan kondisi faktual desa. Ia menyoroti persoalan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang membatasi ruang hidup warga, padahal dahulu merupakan perkampungan masyarakat. Mahyunadi berharap DPD RI dapat menjadi mitra memperjuangkan revisi kebijakan TNK di tingkat pusat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi forum strategis bagi DPD RI untuk memastikan program nasional seperti Koperasi Merah Putih dan penggunaan Dana Desa benar-benar memberdayakan masyarakat tanpa menimbulkan masalah baru. (ADV/ProkopimKutim/D)
